Aset Pemkot Palembang Berupa 1090 Unit Kendaraan Diduga Belum Memiliki BPKB

PALEMBANG0 Dilihat

Palembang, (daengnews) Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kota Palembang TA 2020 Nomor 43/LHP/XVIII.PLG/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 diketahui terdapat 687 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 1090 unit kendaraan yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat Aset Tetap berupa kendaraan bermotor sebanyak 1.090 unit belum didukung bukti kepemilikan.

Berdasarkan daftar bukti kepemilikan kendaraaan bermotor yang terdapat pada Pemerintah Kota Palembang diketahui terdapat 1.090 unit kendaraan sebesar  Rp. 98.212.971.240,50 yang belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Selain itu aset tetap tanah sebanyak 677 bidang belum memiliki sertifikat Berdasarkan dokumen KIB A dan bukti sertifikat tanah diketahui 677 bidang Aset Tetap Tanah sebesar Rp 4.300.540.983,704,00 tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Barang Milik Pemerintah Kota Palembang tidak akurat karena masih ada informasi yang belum lengkap dan akurat terkait aset yang belum tercatat, bernilai nol, ukuran/luasan nol, pencatatan secara gabungan, nomor polisi kendaraan ganda, tidak informatif, belum dikapitalisasi dan tidak diketahui keberadaannya

Selain itu resiko kehilangan dan penyalahgunaan Aset Tetap yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

Menurut BPK RI Hal tersebut disebabkan, Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan BMD kurang melakukan pengawasan dan pengendalian BMD.

Kepala OPD selaku pengguna barang kurang cermat dalam mencatat dan menginventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya, mengamankan dan memelihara BMD, dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD dalam penguasaannya; dan Pengurus Barang masing-masing OPD terkait kurang cermat dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD dan membantu mengamankan BMD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Palembang agar memerintahkan Kepala BPKAD, Kepala OPD dan Pengurus Barang untuk memproses penerbitan sertifikat Aset Tanah sebanyak 677 bidang dan BPKB 1.090 unit kendaraan (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *